PERAN PEMERINTAHAN DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN

1.   Pendahuluan

Berbeda dengan kaum klasik dan neoklasik itu adalah pandangan yang melihat peran pemerintah sebagai suatu keniscayaan. Tanpa campur tangan pemerintah, akan terjadi persaingan bebas yang merugikan kelompok ekonomi lemah. Akibatnya, yang terjadi bukan kebebasan pasar tetapi restriksi pasar dalam bentuk monopoli yang dikuasai golongan ekonomi kuat. J. M. Keynes yang dipandang 46 sebagai salah seorang tokoh terkemuka ekonomi pada bagian awal abad ke 20 justru menganggap kebebasan pasar, tanpa ada campur tangan pemerintah, tidak akan mampu melakukan alokasi sumberdaya dan outputs secara optimal (fullemployment of outputs). Karena itu Keynes memandang perlu adanya peran pemerintah, antara lain dalam bentuk kebijakan anggaran untuk mengatasi pengangguran yang sekaligus juga meningkatkan daya beli dan mendorong adanya kegiatan bisnis. Sejalan Keynes, Pigou juga melihat bahwa kebebasan pasar yang berdasarkan pada maximum keuntungan individu tidak mampu menciptakan alokasi sumberdaya yang optimal bagi kepentingan umum. Bagaimana dampak dari campur tangan pemerintah dalam pembangunan terhadap organisasi dan efektivitas pembangunan akan dibahas selanjutnya.

2.   Munculnya Peran Pemerintah: Tinjauan historis

Selama Perang Dunia II, pemerintah tiap negara terlibat langsung untuk mengambil peranan penting dalam pengendalian seluruh kekuatan nasional. Pemerintahlah yang mengendalikan perang dan pemerintahlah yang bertanggung jawab atas segala kegiatan sosial dan ekonomi. Peran ini berlanjut sampai setelah PD-II usai. Mudah dimengerti, karena perang telah merusakkan berbagai sarana dan sendi-sendi kehidupan, rakyat menjadi tidak berkemampuan lagi, ada kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan rehabilitasi. Tak seorangpun lebih bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi itu selain pemerintah. Rehabilitasi ini membutuhkan banyak tenaga dan biaya. Akibatnya, banyak negara yang mengalami kehancuran besar tidak mampu membangun dirinya sendiri.

Untuk membantu mereka, dunia internasional, terutama negara-negara kaya pemenang perang pada waktu itu sepakat untuk melakukan bermacam-macam program rehabilitasi, antara lain melalui Marshall Plan yang diseponsori oleh Amerika Serikat. Pengelolaan bantuan tersebut melibatkan pemerintah masingmasing negara yang dibantu. Diantara negara-negara yang amat parah akibat Perang Dunia II adalah negara-negara yang kalah seperti Jepang dan Jerman, serta negara dan wilayah lain yang diduduki selama peperangan berlangsung seperti Indonesia, Korea dan lain-lain. Beriringan sesudah selesainya PD-II, negara-negara jajahan memperoleh kesempatan untuk merdeka. Mula-mula Indonesia pada tahun 1945, berikut sesudah itu India dan negara-negara baru lain. Meskipun negara-negara jajahan itu sama memperoleh kemerdekaan, namun tidak semua negara mencapai kemerdekaannya itu melalui jalan yang sama.

Ada negara yang dipersiapkan untuk kemudian diberikan kemerdekaan oleh para penjajah, ada negara yang mencapai kemerdekannya melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi yang ulet. 47 Negara-negara yang mendapatkan kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata itu antara lain adalah Indonesia, Aljazair dan Vienam. Bagi negara-negara ini,  perjuangan lebih lanjut untuk menyembuhkan akibat dari PD-II dan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan itu memerlukan waktu yang cukup panjang dan berat. Perjuangan itu, semua harus dilakukan oleh pemerintah, tidak mungkin dilakukan swasta melalui pasar bebas. Dinegara-negara berkembang yang mendapat kemerdekaan sesudah PD-II pada umumnya, peran pemerintah menjadi sangat penting karena beberapa hal:

a.       Untuk meyakinkan rakyat akan keperluan pembangunan dan membantu serta mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan itu. Tidak semua negara dengan mudah dapat melakukannya. Bagi negara-negara yang masyarakatnya pluralistis seperti Indonesia, pembangunan menghadapi banyak kesulitan. Corak wilayah, keadaan penduduk dan tingkat pembangunan yang berbeda antar daerah menuntut adanya pendekatan dan strategi yang tidak sama. Kelemahan pendekatan sejak awal ini telah menimbulkan banyak masalah yang berlarut-larut selama masa yang panjang. Pada beberapa negara masalah pembangunan antar daerah ini begitu mendalam dan berlarut sehingga ada daerah yang melakukan pemisahan diri dan menyatakan kemerdekaannya sendiri, seperti Bangladesh dari Pakistan, Eretria dari Ethiopia dan Kosovo dari Serbia. Proses pemisahan yang demikian biasanya dipercepat oleh cara penanganan dengan kekerasan senjata sehingga meruntuhkan rasa persatuan dan menimbulkan rasa dendam yang sulit dijembatani. Tambahan lagi jika dalam keadaan demikian terkait kepentingan negara lain yang ikut membidaninya.

b.      Proses pengambilalihan hak milik dan kegiatan (nasionalisasi) dari berbagai lembaga ekonomi yang ditinggalkan penjajah. Bagi negara-negara yang merdeka melalui perjuangan bersenjata, pengambilalihan ini umumnya dilakukan secara darurat. Sebagian dari bisnis yang ditinggalkan itu, biasanya ditangani oleh kalangan militer yang pada umumnya tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bisnis. Lebih-lebih karena cara pengambilalihan itu dilakukan secara sepihak dan mendadak, tidak ada informasi tentang kegiatan bisnis yang berlangsung sebelumnya.

c.       Keperluan untuk melakukan koordinasi dan komplementaritas antar berbagai industri dan bisnis. Sebagian diantara bisnis yang ditinggalkan tadi bergerak di bidang pertambangan, sebagian yang lain dalam bidang pertanian dan perkebunan, yang lain lagi di bidang perdagangan. Masing-masing industry ini tunduk di bawah Departemen Teknis yang terkait, tanpa ada koordinasi satu sama lain. Di Indonesia, kegiatan-kegiatan tersebut umumnya berorintasi pada ekspor bahan mentah ke negara-negara maju. Orintasi ini susah dilepaskan sampai 48 sekarang. Lebih-lebih setelah methos anti substitusi import dan pentingnya comperative advantages dikampanyekan oleh negara-negara industri maju.  Sebagai akibat dari kelemahan ”koordinasi” dari Departemen Teknis yang terkait, koordinasi ini lebih cenderung dirasakan sebagai ”pemerasan” ketimbang sebagai pembinaan, maka pemerintah pada akhirnya membentuk sebuah Kementerian BUMN sebagai koordinator termasuk koordinasi bidang keuangan yang dahulu dilakukan oleh Departemen Keuangan.

d.      Adanya kecenderungan untuk melakukan pembangunan berencana secara terpusat seperti yang dilakukan Uni Sovyet. Munculnya Sovyet Rusia dalam PD-II yang mampu berperan sejajar dengan negara-negara yang telah lebih lama memulai pembangunannya, seperti Amerika dan negara-negara industri maju lainnya di Eropah, dari keadaan semula sebagai negara pertanian, mendorong negara-negara yang baru merdeka untuk mencontoh sistem perencanaan terpusat seperti yang dilakukan Sovyet Rusia itu. Yakni perencanaan yang tersentralisir dimana peran pemerintah pusat menjadi sangat menentukan.

Melalui sistem perencanaan terpusat itu, negara-negara baru berkembang membangun infra-struktur, pendidikan dan institusi yang dibutuhkan. Perencanaan menjadi penting karena pembangunan itu dibiayai dengan dana yang terbatas yang diperoleh sebagian besar melalui pinjaman dari negara-negara maju dan lembaga-lembaga internasional. Dengan sistem perencanaan terpusat diharapkan penggunaan dana tersebut menjadi lebih efisien dan terarah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Melalui perencanaan juga memungkinkan untuk melakukan sinkronisasi yang komplementer diantara berbagai program pembangunan dari berbagai sektor dan daerah.

3.   Peran Pemerintah dan Swasta

 Pembangunan nasional yang diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tantangan yang besar bagi pemerintah baik tantangan dalam sinkronisasi antara kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta dan pihak pemerintah maupun keterbatasan pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, strategi pemerintah diantaranya adalah meningkatkan peran masyarakat, kalangan dunia usaha, organisasi pemerintah, dan pembiayaan internasional dalam pembangunan nasional. Perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan kegiatan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta agar lebih mengarah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat seperti yang telah diagendakan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Untuk itu, peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta yang lebih sistematis dan berkesinambungan perlu dikembangkan dan dioptimalkan, diantaranya melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam memanfaatkan sumber pendanaan yang ada dapat merupakan alternatif yang strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Peranan pemerintah diharapkan dapat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta dalam rangka pengadaan fasilitas umum yang disepakati. Berbeda dengan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kegiatan pihak swasta yang menjadi salah satu bentuk tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Dalam hal ini, diharapkan ada peran pemerintah yang dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan CSR sehingga sesuai dengan agenda pembangunan nasional tanpa harus melakukan intervensi terhadap internal perusahaan. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk melakukan analisis, formulasi dan rekomendasi kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan KPS dan CSR dalam upaya meningkatkan efisiensi dan  optimalisasi pelaksanaan kedua skema pendanaan tersebut.

 Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan dua skema pendanaan yang mempunyai karakter berbeda tetapi memiliki tujuan yang selaras yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perbedaan karakter tersebut, upaya untuk mengembangkan kedua skema ini perlu dilakukan melalui pendekatan yang berbeda.

4.   Kerja Sama Pemerintah dan Swasta

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu skema pembiayaan yang banyak diandalkan baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Negara-negara maju di Eropa telah banyak menggunakan skema kerjasama ini untuk mengisi kesenjangan penyediaan infrastruktur yang menyebar secara merata di berbagai kota besar pada awal 1980an. Pada saat itu, pihak swasta telah memegang peranan penting dalam membiayai, mendesain, membangun, bahkan mengoperasikan fasilitas-fasilitas publik.

Model-model kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta telah dikembangkan untuk membangun fasilitas seperti jalan, jembatan, pengolahan air, sekolah, rumah sakit, rumah-rumah sosial, maupun penjara. Pelaksanaan KPS di Indonesia telah banyak bermanfaat dalam pengadaan infrastruktur di beberapa sektor seperti transportasi, telekomunikasi, energi, dan pengairan. Dalam upaya menyempurnakan pelaksanaan KPS, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 67/2005 perihal Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Rencana ke depan, konsep KPS menjadi salah satu potensi skema pendanaan pembangunan yang harus terus digali dan dioptimalkan, terutama potensinya dalam pengadaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sektor sosial lainnya.

Berdasarkan hasil studi yang kami lakukan, aspek pendanaan merupakan salah satu faktor yang penting disamping aspek kebijakan dan kelembagaan. Perbankan menjadi sumber utama dalam membiayai kegiatan KPS selain juga self-financing yang hanya sekitar 30% dari pembiayaan proyek yang berjalan. Sementara itu, sumber dana dari lembaga non-perbankan masih belum banyak dimanfaatkan dalam mendanai kegiatan KPS. Meskipun selama ini pihak swasta lebih banyak mengandalkan pendanaan dari sektor perbankan dibandingkan sumber lainnya, masih banyak potensi sumber dana dari perbankan yang belum tergali. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian sumber dana yang tersedia di perbankan dengan kegiatan KPS.

Pembiayaan infrastruktur rata-rata membutuhkan biaya yang relatif tinggi dan jaminan kredit jangka panjang karena umur proyek yang relatif panjang, yaitu sekitar 10 tahun. Sementara itu, sumber dana yang ada rata-rata adalah simpanan jangka pendek dan menengah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah dalam memobilisasi dana perbankan yang ada. Alternatif pembiayaan lain adalah dari pasar modal, multifinance, asuransi, dan dana pensiun. Tantangan besar masih banyak dihadapi dalam menggunakan pendanaan dari kelembagaan non-perbankan tersebut, termasuk di dalamnya aspek regulasi dan kebijakan.

Salah satu faktor yang menentukan kemudahan pembiayaan kegiatan KPS adalah dukungan pemerintah yang kuat. Dukungan pemerintah dalam KPS beragam, tergantung pada jenis investasi yang dikerjasamakan. Investasi dengan kelayakan finansial dengan cost recovery yang tinggi memerlukan jaminan pemerintah yang paling sedikit karena jenis kegiatan ini relatif menarik bagi pihak swasta. Dalam kasus ini, pemerintah perlu memberikan jaminan keberlangsungan proyek tersebut, antara lain melalui equity guarantee, jaminan untuk meminjam uang, ataupun jaminan terhadap gejolak nilai tukar rupiah.

Apabila nilai kelayakan finansial tidak memadai atau pada batas marginal, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kelayakan finansialnya dengan memberikan jaminan keuangan, antara lain berupa hibah, sub-ordinated loan, minimum traffic, revenue guarantee, atau shadow tolls. Dalam kaitannya dengan jaminan pemerintah, Departemen Keuangan melalui Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal – Badan Kebijakan Fiskal dapat memberikan Dana Penjaminan (Guarantee Fund) apabila dibutuhkan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan dukungan (Government Support) dalam pelaksanaan investasi yang dikerjasamakan. Untuk menguatkan pembiayaan infrastruktur ke depan, pemerintah berupaya mendukung pendanaan melalui Infrastructure Fund yang bentuknya masih dalam perencanaan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kelancaran pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), pemerintah berencana untuk menerbitkan PPP-Book yang berisi daftar kegiatan yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta. Penyusunan PPP-Book ini memerlukan kerjasama yang erat antara badan perencana dengan departemen atau lembaga yang terkait dengan kegiatan tersebut. Hal ini terutama apabila kegiatan tersebut memerlukan pendanaan yang harus disediakan oleh pemerintah. Pemerintah juga berupaya untuk terus menyempurnakan aspek kebijakan dan kelembagaan. Penyempurnaan Peraturan Presiden 67/2005 masih terus berlangsung dan diharapkan dapat mengakomodasikan kekurangan-kekurangan yang telah teridentifikasi di lapangan.

Sementara itu, pemerintah juga berencana untuk membentuk Pusat Pengembangan KPS dan Jejaring Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PPP Nodes) yang diupayakan untuk mendukung kegiatan KPS.

5.   Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah salah satu cara perusahaan dalam menyampaikan keperduliannya terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan. Karena selain berupaya untuk mencari keuntungan, perusahaan juga mempunyai kewajiban moral terhadap masyarakat dan lingkungannya. Selama ini, dunia usaha terus mencoba untuk mencari pola-pola kemitraan (partnership) dengan seluruh stakeholder agar dapat berperan dalam pembangunan, sekaligus meningkatkan kinerjanya agar tetap dapat bertahan dan berkembang menjadi perusahaan yang mempunyai daya saing tinggi. Konsep CSR telah dimulai pada tahun 1970an sebagai bagian dari gerakan Good Governance yang merupakan kumpulan norma-norma dan kebijakan yang berhubungan dengan penghargaan masyarakat dan lingkungan yang sebaiknya diterapkan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Di Indonesia, Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan yang usahanya terkait dengan sumber daya alam diatur di dalam UU No. 40 tahun 2007 Bab I pasal 1 mengenai ketentuan umum perseroan terbatas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat diterjemahkan dalam kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam perkembangan CSR di Indonesia, pengertian pelaku CSR dan masyarakat luas masih sangat terbatas dan cenderung terjadi salah paham secara konseptual. Masih banyak perusahaan menganggap bahwa CSR adalah kegiatan suka rela atau philanthropic atau kegiatan public relation sebuah perusahaan. Lebih jauh lagi, CSR seringkali dianggap sebagai beban daripada sebagai investasi perusahaan. Hal ini disebabkan terutama oleh keterbatasan pengertian pihak stakeholders mengenai konsep CSR. Pertama kali dalam kegiatan Global Compact Network yang dibentuk oleh PBB yang menekankan peranan CSR terhadap pencapaian target MDGs, hanya 2 perusahaan Indonesia menandatangani dokumen asli GCN tersebut. Namun berjalannya waktu, semakin banyak perusahaan mengerti akan konsep CSR dan dengan berkembangnya pengertian CSR di kalangan perusahaan Indonesia, saat ini, terdapat sekitar 80 perusahaan yang mengikuti komitmen Global Compact Network (GCN) tersebut.

Tujuan keterlibatan pemerintah di dalam CSR tidak sama antara satu negara dengan negara lainnya. Satu tujuan yang hampir sama adalah keinginan pemerintah mengarahkan aktivitas pihak swasta untuk perbaikan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam mengembangkan CSR dapat diarahkan kepada upaya menyelaraskan kegiatan CSR untuk sejalan dengan pembangunan berkelanjutan yang menyangkut berbagai aspek prioritas pembangunan nasional, seperti pengentasan kemiskinan, mengatasi korupsi, dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

6.   Rekomendasi Kebijakan

Berikut rekomendasi kebijakan yang usulkan;

1)     Memperkuat perencanaan kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Proses perencanaan kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) melalui mekanisme PPP-Book diharapkan dapat selaras dengan proses perencanaan pendanaan pembangunan. Dalam hal ini, garis kebijakan dalam penyusunan PPP-Book disesuaikan dengan proses penyusunan RPJMN dan menyesuaikan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk menjamin tersedianya dukungan pemerintah dalam bentuk pendanaan yang telah ditetapkan dalam kerjasama tersebut.

2)     Kebijakan sektor perbankan dalam membiayai Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta merupakan skema pendanaan yang berpotensi dalam membiayai pembangunan fasilitas umum yang dibutuhkan dalam mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumber dana dari perbankan masih merupakan sumber utama pembiayaan kegiatan tersebut. Kebijakan pemerintah dalam menjembatani sumber dana jangka pendek dan menengah yang ada di perbankan menjadi dana jangka panjang sesuai dengan peruntukan investasi kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta diperlukan untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber dana perbankan.

3)     Kebijakan sektor non-perbankan dalam membiayai Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Sumber dana di sektor non-perbankan mempunyai potensi yang besar dalam mendanai investasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan dalam menggunakan sumber dana dari sektor non-perbankan.

4)     Sinkronisasi kegiatan CSR dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam penyusunan RPJMN perlu menyatakan kebutuhan pendanaan pembangunan nasional secara jelas. Dengan demikian, akan terlihat kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah dan swasta dalam mencapai tujuan utama pembangunan nasional. Sejalan dengan itu, kebutuhan pembangunan yang dapat dikerjasamakan perlu dicantumkan dalam perencanaan tersebut sehingga dapat dipetakan sumber pendanaan yang ada.

5)     Kejelasan pelaksanaan CSR dalam Regulasi dan Kebijakan. Peraturan Pemerintah perlu menjelaskan pengaturan pelaksanaan CSR karena selama ini pihak swasta menilai peraturan dan kebijakan tersebut tidak jelas dan menimbulkan banyak ineffisiensi. Untuk itu, Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan CSR yang sedang dalam tahap penyusunan oleh Departemen Hukum dan Ham diupayakan untuk lebih jelas dalam memposisikan peranan pemerintah, ruang lingkup kegiatan CSR, dan proses harmonisasi kegiatan CSR dengan program pembangunan nasional.

— Share It —

• Facebook
• Twitter
• Google+
• Linkedin
• Pin It

About Unknown

Hi, My Name is Hafeez. I am a webdesigner, blogspot developer and UI designer. I am a certified Themeforest top contributor and popular at JavaScript engineers. We have a team of professinal programmers, developers work together and make unique blogger templates.